Search
Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
Abstract : 730
PDF : 478
Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia
Abstract : 3924
PDF : 1402
Keabsahan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Rumah Susun yang Telah Dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Abstract : 691
PDF : 373
Keabsahan Kontrak Konstruksi dalam aspek kerjsama Pengelolaan Aset Daerah antara pemerintah dan swasta
Abstract : 1207
PDF : 2470
Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Abstract : 539
PDF : 554
Tanggung Gugat Pra Kontrak Transaksi Jual Beli Berdasar Negosiasi dengan Itikad Buruk
Abstract : 530
PDF : 467
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum: Studi Pada Taksi Blue Bird di Kota Denpasar
Abstract : 4025
PDF : 1758
Perlindungan Hukum bagi Kreditur selama Proses Penggantian Objek Hak Tanggungan
Abstract : 145
PDF : 74
Perlindungan Kepada Masyarakat Terhadap Malpraktek Jabatan Notaris Dalam Proses Pembutan Akta Autentik
Abstract : 262
PDF : 164
Kekuatan Hukum Gugatan Ahli Waris Pemilik Sertifikat Ganda dan Akta Jual Beli Tanah
Abstract : 447
PDF : 324
Kewenangan Bertindak (Recht Bevoegdheid) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Pemegang Hak Tanggungan
Abstract : 755
PDF : 234
Perbandingan Pengaturan Asas Monogami Antara Negara Civil Law (Indonesia) dan Common Law (Malaysia)
Abstract : 2902
PDF : 4021
Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi
Abstract : 1361
PDF : 1094
Perlindungan Hukum Pembeli Unit Rumah Susun Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019
Abstract : 383
PDF : 361
Pertanggungjawaban Notaris Dalam Penyisipan Klausul Pelepasan Gugatan Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya
Abstract : 1814
PDF : 1127
Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai
Abstract : 950
PDF : 1391
Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak
Abstract : 857
PDF : 348
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian
Abstract : 547
PDF : 361
Akibat hukum Berlakunya Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap Hak Ulayat di Kalimantan Timur
Abstract : 613
PDF : 470
Keabsahan Bukti Lama Berupa Letter C Desa Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah
Abstract : 3547
PDF : 1810
Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusi Dari Penerima Fidusia yang Pailit
Abstract : 571
PDF : 753
Perlindungan Hukum bagi Direksi atas Tagihan Pajak yang Masih Terutang Pasca Pemberesan Harta Pailit
Abstract : 463
PDF : 344